Dilema Pembubaran FPI:Pertimbangan ideologis atau politis?

970px x 250px.

Dilema Pembubaran FPI:Pertimbangan ideologis atau politis?

Tapis News
Thursday, 29 August 2019

 Dilema Pembubaran FPI:Pertimbangan ideologis atau politis?

 Oleh: Cahaya Khaeroni



Pendahuluan

Pasca terpilihnya kembali Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres beberapa waktu yang lalu nampaknya menyisakan babak baru mengenai persoalan eksistensi ormas-ormas yang notabene dianggap "melenceng" dari garis lurus ideologi negara Pancasila. Bagi kelompok yang menuntut pembubaran ormas "anti-pancasila", umumnya menghendaki agar setiap kelompok atau ormas apapun yang berseberangan dengan ideologi Pancasila mutlak harus dihilangkan, karena layaknya penyakit kanker, pelan namun pasti ormas ini akan terus-menerus menggerogoti ruh ideologi bernegara bahkan secara lebih jauh akan merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia. Sementara bagi kelompok yang pro-dengan ormas yang dituding "anti-pancasila" menganggap bahwa kebijakan mengenai usulan pembubaran ormas tersebut cenderung hanya didasarkan pada asumsi yang bersifat politis dan hanya akan merusak prinsip-prinsip berdemokrasi di Indonesia karena mengganggu kebebasan setiap masyarakat dalam berkumpul dan berserikat.

Sementara itu, jika ingatan kita diputar kembali pada peristiwa yang terjadi kurang lebih setahun yang lalu, kita akan menyadari bahwa apa yang dihadapi oleh ormas semacam FPI (Front Pembela Islam) yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik bukanlah merupakan peristiwa yang pertama kali terjadi, kasus yang sama lebih dulu juga pernah menimpa ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang sudah dibubarkan oleh pemerintah melalui UU Ormas No 2/2017, dengan tudingan yang sama, yakni bahwa ormas ini mengusung ideologi yang tidak pancasilais. Presiden Jokowi nampaknya begitu strict dan tidak memberikan toleransi apapun bagi setiap ormas yang dikhawatirkan akan merusak falsafah Pancasila, sampai-sampai beliau juga merasa perlu untuk membentuk BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), sebuah lembaga pemerintah yang ditugaskan khusus untuk melakukan pembinaan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di setiap lini masyarakat. Dalam hal ini, Pancasila telah menjadi sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh siapapun yang mengaku hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia.

Kendatipun demikian, polemik tentang Pancasila dan gagasan mengenai pembubaran ormas yang dianggap tidak pancasilais sebetulnya tidaklah sesederhana seperti layaknya membalikkan telapak tangan. Ada cukup banyak pertanyaan yang sesungguhnya juga tidak mudah untuk dijawab dalam mengatasi persoalan tersebut, diantaranya seperti: Apa dasar parameter sebuah organisasi dapat dinyatakan sebagai anti-pancasila? Ukuran penafsiran apa yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa penafsiran itulah yang paling pancasilais? Dan lagi, Bukankah Pancasila itu sendiri didalamnya juga mengandung kontradiksi yang memuat nilai-nilai yang saling terpisah? Akankah usul pembubaran ini memang benar sebuah pertimbangan problem ideologis atau justru politis? Apa sesungguhnya problem mendasar terkait gagasan pembubaran ormas tersebut? Persoalan-persoalan ini tentunya tidak bisa dipandang remeh, karena bisa saja akan menimbulkan segregasi yang bersifat meluas di masyarakat jika tidak diperhitungkan secara matang bagi para pengambil kebijakan. Beranjak dari persoalan itulah, tulisan ini berusaha untuk menyoroti persoalan tersebut secara lebih komprehensif khususnya dalam perbincangan akademis dengan harapan dapat turut serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi terwujudnya Indonesia yang demokratis dan berkemajuan.

Polemik Tafsir Pancasila: Finished or Debatable?

Membicarakan mengenai Pancasila dan perdebatan tentang gagasan pembubaran ormas yang dianggap "tidak pancasilais" sesungguhnya akan terasa sangat dangkal tanpa adanya kemauan untuk mengkaji bagaimana proses perjalanan Pancasila sejak masa awal kemunculannya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan salah persepsi dalam memaknai Pancasila itu sendiri. Adapun jika dikaji secara historis, kehadiran Pancasila sebagai dasar falsafah sekaligus ideologi pemersatu bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaannya sebetulnya tidaklah pernah benar-benar berjalan mulus dan stabil, selalu ada upaya tarik-ulur, kontroversi dan polemik dalam memahami tafsir Pancasila itu sendiri di setiap pergantian periode kepemimpinan bangsa Indonesia. Namun, juga tidak jarang bahwa pemaknaan Pancasila ini selalu dapat menjadi suatu kompromi politik dalam periode kekuasaan tertentu, sebut saja Soekarno yang menegaskan bahwa Pancasila adalah kompromi dari ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. (Baca Soekarno, 1964: 1-5). Hal ini secara tidak langsung sesungguhnya menegaskan bahwa penafsiran terhadap Pancasila tidaklah bisa dilepas sama sekali dari konstelasi politik pada setiap periode kepemimpinan Indonesia. Sehingga atas dasar itulah, siapapun yang hendak memahami tafsir dan makna dari teks-teks Pancasila harus melihat juga dalam perspektif dan konstelasi politik seperti apa yang terjadi Indonesia pada saat pemaknaan tafsir Pancasila itu dilakukan.

Selain itu, persoalan mengenai tafsir Pancasila pada dasarnya senantiasa terbuka terhadap berbagai ragam pemaknaan, hal ini bukan berarti dapat diartikan secara buruk, namun justru dapat membuka ruang-ruang diskusi yang jauh lebih lebar. Justru akan dapat menjadi masalah jika keluasan tafsir Pancasila tersebut kemudian justru dijadikan, misal sebagai alat politik. Sejarah pernah mencatat, ketika rezim Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik dan ormas. Aturan tersebut justru menimbulkan berbagai pergolakan, khususnya dari partai atau ormas Islam. Partai dan ormas yang menolak mengganti ideologinya lantas dibubarkan pemerintah. Namun ada yang memilih berkompromi dan akhirnya mengubah asas partai atau organisasi. Tentu akan sangat memprihatinkan ketika seorang pengampu tugas eksekutif justru berlaku represif atas nama Pancasila. Oposisi baik dari partai maupun ormas dapat dengan mudah diberangus hanya bermodal frasa "bertentangan dengan Pancasila", dan menjadi ironis karena tafsir Pancasila itu eksekutif juga yang meramu dan membuat payung hukumnya. Tentu saja hal itu akan mencederai idealnya sebuah proses demokrasi yang sehat. Tantangan semacam itu tak lantas berhenti seiring berjalannya waktu. Sebab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa beragam tafsir Pancasila hadir tak lepas dari konstelasi politik yang sedang berlangsung. Upaya yang seharusnya lebih tepat untuk dilakukan adalah dengan senantiasa membuka ruang-ruang dialog dalam memahami kemultiberagaman mengenai tafsir Pancasila. Sehingga dalam hal ini Pancasila justru dapat menjadi sebuah korpus yang senantiasa terbuka terhadap kritik dan dapat dikaji secara mendalam oleh siapapun dari berbagai macam perspektif.

Polarisasi vis a vis Demokrasi: Masih adakah ruang untuk FPI?

Milan W. Svolik seorang profesor political science dari Yale University pada awal Juli 2019 yang lalu menulis dalam sebuah jurnal demokrasi berjudul Polarization versus Democracy, tulisan tersebut menyoroti terjadinya fenomena yang beliau sebut dengan istilah democracy breakdown (kemerosotan demokrasi) di hampir banyak negara. Problem ini setidaknya disinyalir oleh akibat meluasnya polarisasi politik yang begitu tajam di kalangan masyarakat. Jika kemudian dirumuskan ke dalam sebuah tesis sederhana, problem polarisasi ini bisa digambarkan sebagai berikut: "Jika suatu masyarakat dihadapkan pada pilihan mendesak dan dilematis antara demokrasi dengan 'Kepentingan politik', maka mereka akan lebih memilih mendahulukan kepentingan politik mereka dibandingkan dengan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri."

Dalam spektrum yang lebih luas, jika dibandingkan dengan ancaman-ancaman demokrasi terdahulu yang pada umumnya lebih didominasi oleh arogansi kekuatan militer (dalam konteks Indonesia bisa dilihat pada masa orde baru), maka problem yang dihadapi saat ini justru muncul dari dalam ruang demokrasi itu sendiri, yaitu polarisasi masyarakat yang cenderung menukik tajam atau yang sering juga disebut dengan istilah "Political cleavages" (Pembelahan politik di masyarakat). Melihat fenomena tersebut, Ulil Abshar Abdala berkesimpulan bahwa penyebab yang paling besar terhadap terjadinya polarisasi di masyarakat adalah akibat dari massifnya peran media sosial di era digital yang tidak terbendung lagi (Kompas, 6 Juli 2019). Sementara menurut hemat penulis sendiri, kendatipun sebetulnya penulis tidak terlalu setuju dengan kesimpulan Ulil tersebut, dan justru lebih meyakini bahwa polarisasi ini merupakan akibat langsung dari lunturnya tradisi literasi dan budaya kritisisme di masyarakat. Penulis memandang bahwa polarisasi ini memang lambat laun akan terus-menerus mengakibatkan dampak ekses negatif secara luas terhadap kemerosotan nilai demokrasi (Democracy breakdown) itu sendiri, tidak terkecuali juga di Indonesia.

Adapun, selain dari akibat polarisasi yang semakin tajam, Svolik menambahkan bahwa kemerosotan demokrasi ini juga disebabkan oleh apa yang ia sebut sebagai Executive take over, sebuah kudeta sistem yang dilakukan oleh kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Selama kurun waktu tahun 1973-2018, Svolik mencatat setidaknya ada 88 kasus executive take over dari total 197 kasus di beberapa negara. Jika mau disebutkan beberapa diantaranya seperti: Hugo Chavez sang arketipe otoriter yang cukup populis di Venezuela, Vladimir Putin di Rusia, Donald Trump di Amerika, dan Recep Toyyib Erdogan di Turki. Untuk lebih mempermudah pembaca dalam memahami hal ini, penulis akan berikan sedikit gambaran beberapa kasus yang dirasa masih cukup segar; Pertama, kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di Turki, Perdana menteri dan sekaligus menjadi presiden terpilih Recep Tayyib Erdogan yang sukses terpilih lewat proses yang demokratis secara perlahan malah menunjukkan indikasi executive take over "mengkudeta sistem dari dalam" dengan merumuskan kebijakan yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sikap otoriter yang cenderung brutal semakin diperlihatkan oleh presiden Erdogan khususnya dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Dan hingga akhirnya watak otoriter ini terbukti benar dengan dibubarkannya kelompok Fethullah Gulen yang sebagaimana diketahui bersama bahwa mereka adalah lawan politik dari kelompok petahanan.

Contoh yang lain datang dari kasus di Rusia, secara faktual tidak kurang dari 10 orang tokoh oposisi yang biasanya dikenal selalu keras dalam mengkritik presiden Vladimir Putin akhirnya satu demi satu tewas tertembak, beberapa yang lain tewas karena diracun. Kendatipun presiden Vladimir Putin telah memerintahkan adanya upaya pengusutan atas kasus tersebut, namun pelakunya tidak pernah tertangkap. Bahkan hingga kini tidak ada yang pernah tahu secara pasti apa motif sesungguhnya dari sang pelaku, yang ditangkap dalam benak publik adalah bahwa korban tersebut semata-mata dijadikan target sasaran, tidak lebih dikarenakan sikap mereka yang cenderung terlalu kritis terhadap kubu petahana. Sementara dalam kasus yang lain seperti Donald Trump misalnya, pasca kemenangannya dalam ajang pilpres di Amerika, Trump dituding kerap kali melontarkan serangan lewat cacian dan hinaan (cyber bullying) terhadap lawan-lawan politiknya, ini merupakan sebuah sikap yang sangat tidak etis apalagi jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang pemimpin sebuah negara yang notabene-nya adalah negara paling demokratis se-seantero dunia. Dari serangkaian peristiwa tersebut diatas seolah-olah mengindikasikan bahwa pengelolaan sistem demokrasi di beberapa negara saat ini telah berubah menjadi suatu model "demokrasi semu" dimana para pemegang tampuk kekuasaan terlihat ingin sekali menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi namun justru dilakukan dengan cara-cara yang sama sekali tidak demokratis.

Lantas bagaimana dengan konteks yang terjadi di Indonesia? Secara implisit, baik setuju ataupun tidak, memang harus diakui secara jujur bahwa tesis yang dikemukakan oleh Svolik tersebut diatas sedikit banyak memiliki kesamaan pola yang cukup menonjol dengan konteks di Indonesia. Jika diamati secara lebih seksama, semenjak awal proses kontestasi pilpres yang lalu masyarakat Indonesia telah terpolarisasi ke dalam dua kubu ekstrim. Dalam bahasa yang lebih populer, masyarakat terbagi ke dalam kubu pro-petahana yang juga sering dijuluki dengan sebutan "kecebong" dan kubu pro-oposisi dengan julukan "kampret". Bersamaan melalui derasnya arus media sosial ditambah lemahnya budaya kritis masyarakat berakibat pada polarisasi yang jatuh semakin dalam. Hal ini juga beriringan dengan semakin menguatnya politik identitas ditengah masyarakat, sehingga membuat mereka seolah-olah tidak sempat lagi untuk melihat lebih jauh profil masing-masing kandidat dalam posisi yang lebih jujur dan proporsional, bahkan jargon yang justru sering muncul dipermukaan adalah "Right or wrong is my country", sebuah klaim kebenaran sepihak.

Sementara itu, kehadiran ormas-ormas Islam termasuk di dalamnya FPI (Front Pembela Islam) dalam kontestasi tersebut terlihat memberikan warna yang cukup dominan, bahkan bisa dikatakan bahwa posisi tawar (bargaining power) yang dimiliki oleh ormas-ormas Islam dalam panggung politik tidak bisa dipandang sebelah mata oleh siapapun. Meskipun mungkin tidak banyak media yang meliput, akan tetapi gerakan-gerakan ormas yang sempat mencuat dipermukaan seperti sebut saja: gerakan 212, gerakan 414 dan gerakan yang lain menunjukkan akan adanya gelombang suara politik yang cukup besar. Gerakan-gerakan ini terutama sekali seringkali justru terlihat berseberangan dengan arah jalan pikiran pemerintah. Dalam pandangan beberapa pengamat politik bahkan menyebutkan bahwa gerakan-gerakan ini adalah semacam suatu bagian dari gerakan oposisi terhadap pemerintah.

Kini pasca terpilihnya kembali presiden Jokowi untuk periode yang kedua, isu tentang pembubaran ormas semacam FPI bergulir kembali. Tentu saja beliau akan dihadapkan pada pilihan-pilihan berat dalam mengambil kebijakan terkait ijin ormas tersebut karena masing-masing pilihan tersebut akan memiliki dampak dan konsekuensi logis tersendiri. Setidaknya ada dua konsekuensi logis yang akan dihadapi presiden Jokowi terkait isu tersebut. Pertama, jika presiden Jokowi memilih untuk memperpanjang ijin ormas FPI, tentu ini akan bertentangan dengan nawacita beliau terkait upayanya untuk memperjuangkan ideologi Pancasila sebagai "harga mati". Meskipun sebetulnya persoalan tentang apakah sebuah ormas dapat digolongkan "anti" Pancasila atau tidak ini masih bisa dikaji ulang secara lebih intensif dan menyeluruh tanpa harus terburu-buru untuk menjustifikasi dalam satu kesimpulan. Kedua, jika presiden Jokowi memilih untuk menghentikan perpanjangan ijin FPI, maka ini sedikit banyak akan menurunkan kualitas nilai demokrasi Indonesia beberapa poin di mata dunia, bahkan bukan tidak mungkin akan muncul tudingan dari berbagai pihak terkait, jika meminjam istilah Svolik- adanya upaya executive take over dari presiden Jokowi terhadap FPI, hal ini mengingat bahwa FPI sering dianggap sebagai kelompok oposisi bagi pemerintah yang cenderung kritis dalam berbagai persoalan.

Sementara menurut hemat penulis sendiri, jika meminjam ungkapan Thomas R. Dye yang mengatakan ‘Is whatever goverments choose to or not to do, bahwa memang setiap kebijakan yang diambil oleh seorang presiden, baik setuju atau tidak, suka atau tidak suka tetap harus dilakukan. Ini artinya, bahwa memang tidak mudah bagi seorang presiden dalam mengambil kebijakan. Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang presiden, bisa dipastikan akan berpengaruh pada masyarakat terlebih yang langsung bersinggungan dengan harkat hidup orang banyak. Jadi, terkait dengan persoalan pembubaran ormas FPI, dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali kehati-hatian, kepekaan, dan sikap empati yang tinggi dari seorang presiden Jokowi. Meskipun sejak awal telah disadari bahwa kebijakan yang akan diambil ini tidak serta merta muncul begitu saja dan pasti telah melalui proses yang begitu panjang bahkan rumit, juga bisa dipastikan bahwa tarik menarik antar kepentingan telah terjadi sedemikian hebatnya hingga masing-masing kelompok kepentingan baik yang pro dan kontra dengan segala upaya akan terus berjuang agar kepentingannya dapat diakomodasi dalam kebijakan yang akan diambil presiden tersebut.

Hanya saja, penulis berpandangan bahwa presiden Jokowi seyogyanya perlu memberikan ruang akomodasi yang lebih luas terkait FPI melalui berbagai sarana dan media, melalui cara-cara dari yang formal hingga informal, melalui meja rapat hingga obrolan santai di jalan. Perlu adanya upaya mengajak kembali masyarakat untuk berpikir bersama hingga akhirnya dapat dipengaruhi dan mencapai kata sepakat. Dalam hal ini, memberikan ruang yang cukup bagi FPI dalam percakapan demokratis bisa saja kedepannya akan berjalan secara alot, saling menentang, saling berseberangan satu sama lain, namun mungkin saja beban berat tersebut justru dapat menjadi bumbu yang manis dalam mengisi ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Kita tentu tidak menginginkan bahwa Ideologi Pancasila digantikan dengan yang lain, tapi kita juga tidak menghendaki jika setiap pikiran dan ide yang berbeda justru ditutupi oleh satu pikiran dominan. Kepala boleh beda tapi isi kepala tentu tidak bisa sama, sejauh tidak melakukan kudeta tentu perlu memberikan ruang dialog bersama dalam percakapan yang membangun demi kemajuan Indonesia yang jaya.

Penutup

Masa depan biasanya dilukiskan ke dalam bentuk dua wajah yang kontras. Wajah pertama adalah wajah yang gelap, suram dan pesimistik. Sementara wajah kedua adalah wajah yang cerah, optimistik, dan penuh harapan. Wajah masa depan yang pesimistik selalu digambarkan sebagai krisis yang semakin parah, kehancuran yang semakin dekat, dan kiamat yang akan segera tiba. Sementara wajah yang optimistik digambarkan sebagai sebuah peluang yang tidak pernah kering, sebagai sebuah kemajuan yang terus berjalan tanpa henti, dan sebagai sebuah harapan yang tidak pernah pupus dan lekang oleh waktu. Siapapun pasti mendambakan sebuah masa depan yang cerah, begitu pula mengenai wajah masa depan demokrasi kita di Indonesia. Ada sebuah harapan yang besar dalam masyarakat bahwa pasca Reformasi 1998 indonesia akan semakin tumbuh menjadi lebih demokratis. Pengalaman pahit terkait demokrasi yang terpasung beberapa waktu yang silam tentu menyadarkan siapa saja bahwa luka ini cukuplah terjadi sekali saja dan perlu upaya yang kuat untuk membuka kembali ruang selebar-lebarnya bagi tumbuh suburnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Kehadiran FPI ditengah terbukanya ruang demokrasi yang selebar-lebarnya di Indonesia memang sedikit banyak menimbulkan pro-kontra. FPI sekilas memang terlihat cukup berbeda dibandingkan ormas-ormas yang lain, karena FPI ini lebih banyak tampil di publik, lebih banyak memimpin dan tidak sedikit memberikan kontribusi bagi negeri ini. Persoalan tentang FPI ini tentu akan menjadi hal yang sangat baik dalam membangun diskursus publik di negeri kita. Terakhir penulis ingin menambahkan, bahwa karena sekali negeri ini mengambil cara dengan sistem demokrasi, maka harus disadari betul bahwa pasti dalam konteks demokrasi itu tidaklah selalu berjalan secara mudah karena didalamnya akan penuh dengan kebisingan dan penuh dengan berbagai varian dan model pikiran. Oleh sebab itulah, cara yang akan diambil oleh pemerintah dalam menangani FPI ini akan sangat menentukan kualitas demokrasi negara Indonesia ke depan. Jika baik maka meningkatlah nilai demokrasi kita, namun sebaliknya jika salah dalam mengambil kebijakan, maka merosotlah kualitas demokrasi di negeri kita.
Wallahu a'lamu bil asshawwaab.

Penulis:
Cahaya Khaeroni (Pengamat Politik Islam, Dosen FAI UM Metro, Kandidat Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)